YOGYAKARTA – Langkah pemantapan Geopark Nasional Jogja menuju standar pengelolaan yang lebih terukur terus dilakukan. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Penentuan Prioritas Geosite pada Jumat (17/04), bertempat di Ruang Rapat Biro PIWP2, Kompleks Kepatihan.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyinkronkan data faktual lapangan dengan langkah kebijakan pengelolaan warisan geologi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sinergi Lintas Sektor dan Wilayah
Rapat koordinasi ini menghadirkan kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi lapangan. Hadir dalam pertemuan tersebut:
-
Perwakilan Pusat Studi Geopark & Geoheritage UPN “Veteran” Yogyakarta.
-
Ketua Forum Geoheritage dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
-
Jajaran Pilar Konservasi Geopark Nasional Jogja.
Kehadiran perwakilan dari empat kabupaten dan satu kota ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap usulan geosite prioritas telah mempertimbangkan kondisi teknis dan aspirasi lokal di masing-masing wilayah administrasi.
Tiga Pilar Prioritas: Konservasi, Edukasi, dan Ekonomi
Fokus utama koordinasi ini adalah memetakan geosite yang memiliki potensi paling signifikan untuk dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama Geopark:
-
Aspek Konservasi: Melindungi keutuhan warisan geologi dari ancaman kerusakan.
-
Aspek Edukasi: Mengembangkan situs sebagai laboratorium alam bagi masyarakat dan generasi muda.
-
Pemberdayaan Ekonomi: Memastikan keberadaan geosite memberikan dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat sekitar melalui pariwisata berkelanjutan.
Landasan Rencana Aksi Masa Depan
Hasil dari pertemuan ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana aksi (action plan) pengelolaan Geopark Jogja ke depan. Penentuan prioritas yang tajam diharapkan dapat mengefektifkan alokasi sumber daya dan anggaran pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan lindung geologi.
“Sinergi ini memastikan bahwa Geopark Jogja tidak hanya sekadar label, tetapi benar-benar menjadi identitas wilayah yang mampu menyelaraskan perlindungan lingkungan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan,” ungkap perwakilan Biro PIWP2 di sela rapat.
Melalui langkah ini, Pemerintah Daerah DIY optimis bahwa pengelolaan warisan geologi Yogyakarta akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan penilaian di tingkat nasional maupun internasional.
