YOGYAKARTA – Kelestarian area hijau merupakan fondasi utama dalam menjaga daya dukung lingkungan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Lahan Tutupan Vegetasi dan Terkonservasi periode April 2026 pada Senin (20/04), bertempat di Ruang Rapat Biro PIWP2, Kompleks Kepatihan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta sinkronisasi data terkait luasan area hijau guna memastikan pertumbuhan pembangunan tetap selaras dengan fungsi lindung alam.
Sinkronisasi Data Kawasan Lindung dan KEE
Dalam koordinasi ini, pembahasan difokuskan pada identifikasi mendalam terhadap kawasan yang telah terkonservasi. Cakupan wilayah yang menjadi perhatian meliputi:
-
Kawasan Lindung & Taman Nasional: Memastikan batas-batas area konservasi tetap terjaga dari alih fungsi lahan.
-
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE): Melindungi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan negara.
Untuk memastikan data yang akurat, Biro PIWP2 melakukan kolaborasi lintas instansi dengan menggandeng Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), BKSDA, dan Balai Perhutanan Sosial. Sinergi ini diperlukan untuk memetakan tantangan nyata di lapangan dan mengevaluasi efektivitas program konservasi yang telah berjalan.
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Teknis
Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian utama dalam instrumen monitoring dan evaluasi (monev) periode ini antara lain:
-
Analisis Kecukupan Lahan: Mengevaluasi apakah luasan tutupan lahan saat ini masih memadai untuk fungsi resapan air, sebagai langkah preventif terhadap risiko banjir di hilir.
-
Pemantauan Lahan Kritis: Sinkronisasi data dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk mengidentifikasi lahan yang memerlukan rehabilitasi segera.
-
Integrasi FOLU Net Sink: Menyusun strategi pengelolaan lahan vegetasi yang berkelanjutan dan selaras dengan dokumen nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink untuk pengendalian perubahan iklim.
-
Ketahanan Pangan Berbasis Lingkungan: Mengkaji potensi pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan (seperti agroforestry) dengan tetap memastikan fungsi utama tangkapan air tidak terganggu.
Komitmen Keberlanjutan Tata Ruang
Langkah pengendalian ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam memastikan tata ruang wilayah tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik, tetapi juga menjaga integritas lingkungan hidup.
“Data lahan vegetasi yang akurat adalah kunci dalam mengambil kebijakan infrastruktur yang ramah lingkungan. Kita ingin memastikan bahwa Yogyakarta tetap menjadi wilayah yang tangguh terhadap bencana melalui tata kelola lahan yang tepat,” ungkap perwakilan Biro PIWP2.
Dengan adanya pengawasan rutin ini, Biro PIWP2 optimis dapat menjaga ketersediaan area hijau yang cukup bagi masyarakat Yogyakarta, sekaligus mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
